PORTAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Tentang PPID

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DASAR HUKUM

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka guna mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Tugas dan Tanggung Jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 14 adalah:

1.   Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

2.   Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;

3.   Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

4.   Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;

5.   Pengujian konsekuensi;

6.   Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;

7.   Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses; dan

8.   Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi Publik yang berada di Badan Publik antara lain:

1.   Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi:

a.   Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

b.   Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

2.   Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutahiran Daftar Informasi Publik setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;

3.   Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan) dan/ atau permohonan.

 

VISI

Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi publik.

 

MISI

1.   Memenuhi hak akses informasi publik sesuai Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.   Memberikan pelayanan serta menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan, program & kinerja Kementerian Perdagangan

3.   Menjaga mutu layanan informasi publik melalui penguatan SDM dan sarana prasarana

 

MOTTO

Layanan informasi yang Cepat, Terbuka, & Akuntabel

 

MAKLUMAT

Selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan, kami berkomitmen untuk:

1.   Memberikan layanan informasi yang profesional, cepat dan akurat;

2.   Memberikan layanan informasi dengan prosedur mudah dan biaya ringan;

3.   Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

4.   Menjaga kerahasiaan data pemohon informasi;

5.   Menyiapkan ruang Pelayanan Informasi Publik yang mudah diakses dengan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;

6.   Melakukan evaluasi kinerja berkala atas unit Pelayanan Informasi Publik.


TUGAS PPID

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu Badan Publik, melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 785/M-DAG/KEP/7/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan, telah menunjuk dan mengangkat Kepala Pusat Hubungan Masyarakat sebagai PPID Pusat Kementerian Perdagangan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1.   Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja;

2.   Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja;

3.   Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;

4.   Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;

5.   Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik melalui meja informasi dan website Kementerian Perdagangan untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;

6.   Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7.   Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

8.   Menghitamkan/mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

 

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tantang Standar Layanan Informasi Publik, serta peraturan pelaksanaan lainnya:

1.   PERSYARATAN

Yang berhak untuk mengajukan permohonan informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum indonesia yang menyampaikan identitas atau salinan identitas perorangan atau badan hukum serta mengisi Formulir Permohonan Informasi jika permohonan disampaikan secara langsung. Adapun untuk permohonan yang diajukan melalui saluran lainnya maka diupayakan dijalankannya prosedur yang sepadan.

2.   HAK PEMOHON

a.   Setiap Orang berhak untuk:

  melihat dan mengetahui Informasi Publik;

  menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, untuk memperoleh Informasi Publik;

  mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b.   Mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan;

c.   Mengajukan gugatan bila mendapat hambatan/kegagalan dalam memperoleh Informasi Publik.

3.   KEWAJIBAN PEMOHON

a.   Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber Informasi Publik yang diperoleh, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.   HAK BADAN PUBLIK

a.   Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   2.Menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.   3.Jenis informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik:

  membahayakan negara;

  berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;

  berkaitan dengan hak-hak pribadi;

  berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

  belum/tidak dikuasai atau belum didokumentasikan.

5.   KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

a.     Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

b.    Badan Publik juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajibannya Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

 

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan:

1.   Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis;

2.   Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subyek, dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

3.   Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis;

4.   Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima;

5.   Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan;

6.   Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya permintaan informasi, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a.   Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b.   Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

c.   Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP;

d.   Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

e.   Dalam suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f.    Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan dan/atau;

g.   Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

 

ALUR PELAYANAN INFORMASI

1.   DESK INFORMASI/ PUSAT HUMAS

  Memilah pertanyaan informasi dan pengaduan yang masuk

  Mengirimkan permintaan data informasi kepada pemohon informasi agar dapat mengisi data tersebut dengan benar sebelum diteruskan ke unit terkait

  Setelah pemohon informasi memberikan data yang lengkap, petugas Pelayanan Infomasi Publik meneruskan ke unit terkait

  Menjawab permintaan informasi yang bersifat umum

2.   ESELON II/UNIT TEKNIS

  Menjawab melalui surat/email yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan diserahkan ke Desk Informasi/Pusat Humas

3.   DESK INFORMASI/ PUSAT HUMAS

  Meneruskan tanggapan email dari unit terkait kepada pemohon informasi

  Mengirimkan notifikasi email apabila unit terkait tidak membalas email setelah 7 hari kerja

4.   PEMOHON INFORMASI

  Mendapatkan informasi yang dibutuhkan

 

SALURAN PERMOHONAN INFORMASI

1.   Website: http://informasi.kemendag.go.id

2.   Email: contact.us@kemendag.go.id

3.   Telepon: 021 3857363 , 021 3858171 ext. 32909

4.   Fax: 021 3508711

5.   Desk Informasi: Gedung Utama Lantai 2 Kementerian Perdagangan RI, Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110 

 

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1.   SENGKETA INFORMASI

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID sebagai mana dimaksud pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

2.   PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

Keberatan dapat diajukan oleh Pemohon Informasi Publik secara tertulis kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja berdasarkan alasan berikut:

a.   Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;

b.   Tidak disediakannya informasi berkala;

c.   Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d.   Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e.   Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f.    Pengenaan biaya yang tidak wajar;

g.   Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.   PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI

a.   Keberatan informasi diajukan oleh pemohon kepada atasan PPID Kementerian Perdagangan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;

b.   Atasan PPID Kementerian Perdagangan harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis serta tanggapan tersebut disampaikan kepada pemohon keberatan;

c.   Jika pemohon keberatan puas atas keputusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan dianggap selesai. Namun apabila pemohon informasi tidak puas atas keputusan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi dapat dilanjutkan dengan menyampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.

4.   PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KEPADA KOMISI INFORMASI PUSAT

a.   Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan oleh Pemohon apabila pemohon tidak puas dengan keputusan Atasan PPID.

b.   Pemohon Informasi dalam hal ini merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat.

c.   Penyelesaian sengketa informasi dapat disampaikan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat serta secara online dan disampaikan kepada Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang selanjutnya disebut Termohon (Badan Publik yang diwakili oleh atasan PPID).

5.   PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KEPADA KOMISI INFORMASI PUSAT

a.   Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang dianggap tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

b.   Komisi Informasi Pusat harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

c.   Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi yang bersifat final dan mengikat.

d.   Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi.

e.   Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa dinyatakan selesai.

f.    Apabila salah satu pihak yang bersengketa menyatakan secara tertulis tidak menerima maupun tidak puas terhadap putusan adjudikasi dari Komisi Infomasi maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

 

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

1.   Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan setiap hari kerja dengan pembagian waktu sebagai berikut:

  Waktu Pelayanan: Senin Jumat, pukul 09.00 16.00.

  Istirahat: Senin Kamis, pukul 12.00 13.30; Jumat, pukul 11.30 13.00.

2.   Alamat Desk Informasi:

Gedung Utama Lantai 2 Kementerian Perdagangan RI, Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110


Tentang PPID | FAQ | Laporan Informasi Public